PANDEMI COVID-19 DAN KRISIS PANGAN GLOBAL (Analisis Global)

                

 Ar. Frank Hamah Sagrim, ST

         

      

    TN.14/4/2021. Kita ketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama diberlakukannya pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, khususnya distribusi pangan dunia pun menjadi terkendala. 

     Ada sekitar 27 negara yang diidentifikasikan terancam mengalami krisis pangan akibat pandemi covid-19 sebagaimana dilaporkan Organisasi Pangan Dunia (FAO) 20/7/2020. Adapun di Timur Tengah, risiko krisis pangan juga melanda Irak, Lebanon, Sudan, Yaman dan Suriah. Di Afrika ada pula Burkina Faso, Kamerun, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Mozambik, Sierra Leone, Zimbabwe, Kongo, Republik Afrika Tengah. Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menjelaskan negara-negara ini sudah bergulat dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi dan kelaparan akut sebelum pandemi melanda. Selain itu, tekanan pada ketahanan pangan juga didorong krisis ekonomi, ketidakstabilan dan ketidakamanan, iklim ekstrem, serta hama dan penyakit hewan.

       Sementara itu, berdasarkan survei oleh FAO dan WFP, produksi pangan di masa pandemi muncul sebagai tantangan serius. Petani yang disurvei melaporkan banyak tantangan dalam mengakses benih, sehingga mengurangi penanaman. Di Haiti, 90 persen petani memperkirakan penurunan signifikan pada produksi sereal.

       Di Kolombia, lebih dari separuh peternak mengalami kesulitan akses pakan, sementara di Sudan Selatan, dua pertiga responden mengatakan bahwa mereka berjuang untuk mengakses bantuan kesehatan hewan.

       Dinamika ini kemungkinan akan mengarah ke lingkaran setan penurunan produksi yang memicu kekurangan kesempatan kerja pertanian dan meningkatnya harga, serta memburuknya ketahanan pangan dan gizi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qu bahwa “ancaman krisis pangan tak boleh dianggap enteng dan ditunda penyelesaiannya”. Diperlukan lebih banyak upaya untuk melindungi populasi global dari sistem pangan yang rentan terhadap krisis. Dalam upaya untuk menanggapi tantangan ini, FAO telah merilis revisi anggaran rencana respons global untuk Covid-19 menjadi US$428,5 juta. Bantuan itu akan mencakup kebutuhan yang meningkat di sektor ini, seperti melindungi mata pencaharian warga, mempertahankan rantai pangan dan memastikan orang-orang yang paling rentan mendapatkan akses pada makanan yang penting dan bergizi. Selain itu, dana ini juga dipakai untuk upaya pengumpulan data dan analisis yang dapat menentukan langkah intervensi. Qu mengatakan upaya-upaya ini membutuhkan implementasi segera agar produksi pangan tetap terjaga, mata pencaharian terlindungi, dan ketergantungan banyak orang terhadap bantuan pangan kemanusiaan dapat dikurangi.
       Di Indonesia khususnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta lebih jiwa pastinya membutuhkan pangan, oleh sebab itu pemerintah perlu fokus dalam hal pengelolaan pangan dan Pengelolaan Pertanian yang seruius, baik sekala nasional maupun di daerah.  

Lahan pertanian Indonesia sesungguhnya besar bahkan memiliki lahan sawah yang luas dan tersebar di semua wilayah daerah kawasan Indonesia, namun di akhir tahun 2000-an beberapa lahan sawah dialih fungsikan menjadi lahan kelapa sawit. Contohnya di Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat 2.697 ha. Sumatera Selatan 2011 sebesar 4.991 hektar sawah tadah hujan dialihfungsikan menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, hutan potensial dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit secara illegal.

Sebagaimana yang dipaparkan tim peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, pada Kamis, (25/10/18) meluncurkan hasil pengolahan data perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan dan ilegal. Temuannya, seluas 2,8 juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan, 35% dikuasai mastarakat, 65% pengusaha. Izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau ilegal.  

Akibat dari pengalihan fungsi lahan pertanian sawah menjadi kebun kelapa sawit, Indonesia kini mengimpor beras dari negara lain. Bukan hanya beras tapi juga kedelai, bawang putih dan gula. Sebagaimana arahan Presiden 13 Maret 2021 bahwa Indonesia tidak mengimpor beras, tetapi kini dicanangkan ada inpor beras yang tengah gencar ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sangat tidak jelas bila pemerintah hanya melakukan hal-hal yang sifatnya konvensional dan monoton tanpa fokus, hal-hal itu hanya menghabiskan waktu, biaya dan tenaga. Indonesia tidak mencapai bidang pembangunan tertinggi dengan prodak unggulan karena belum adanya fokus pengembangan pada bidang-bidang tertentu. Pemerintah mesti punya konsentrasi khusus pada bidang tertentu untuk dikembangkan dan tentu didasarkan atas ketersediaan potensi SDA maupun SDM.  

Kita ketahui Indonesia adalah negara agraris, tetapi hingga sekarang belum ada kawasan ekonomi skil. Banyak SDA yang diekspor bahan mentahnya, hal ini perlu dilakukan pemutusan, pemimpin negara harus berani, sudah semestinya semua bahan mentah diolah di Indonesia. Kita ambil contoh Ethiopia, sebuah negara miskin di benua afrika yang kini menembus negara dengan pertahanan pertanian tertinggi ke-12 di dunia, wilayahnya adalah daratan dengan luas lebih dari separuh Indonesia (110 juta ha), belum dua dekade ini tercatat sebagai negara miskin dengan angka kemiskinan bertahan hidup hanya 54 tahun dan pendapatan per kapita $ 170 per tahun atau setara Rp. 2040.000; per tahun dan kurang dari 12 juta penduduk menderita kelaparan kronis. Kini Ethiopia menjadi negara adidaya pertanian dunia. Bank Dunia menyebutkan bahwa dalam satu dekade, Ethiopia telah mengalami kemajuan luarbiasa dalam kesejahteraan, bahkan mencatatkan dirinya sebagai salahsatu negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan terbaik di dunia menurut food Sustainability Index (FSI) tepat satu tangga di bawah USA (urutan ke-11). Pertanian menjadi penggerak ekonomi di Eropa karena adanya fokus membangun pertanian oleh pemerintah Ethiopia.

Indonesia perlu memutuskan untuk pengembangan kawasan ekonomi skil sesegera mungkin guna mengatasi krisis pangan global di tengah pandemi covid-19 yang mengakibatkan pembatasan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa.

Mengapa perlu pengembangan ekonomi skil, karena Indonesia merupakan negara agraris terbesar dengan potensi tanah dan iklim yang mendukung untuk pemajuan pertanian yang mampu memberikan suplai pangan kepada negara-negara di dunia.